AktualBersuara.com, Israel memutuskan semua kontak dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Keputusan ini diambil menyusul laporan tahunan PBB yang memasukkan Israel ke dalam daftar hitam atas dugaan kekerasan seksual di zona konflik. Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon menyatakan kemarahan dan menuduh Sekjen PBB menyebarkan kebohongan atas laporan tersebut, Minggu (31/5/2026).
Danny Danon menyampaikan bahwa Israel telah selesai dengan Antonio Guterres. Ia menyebut keputusan memasukkan Israel ke daftar hitam dan menuduh penggunaan kekerasan seksual sebagai senjata perang adalah hal yang keterlaluan. "Sekretaris Jenderal dan timnya terus menyebarkan kebohongan terhadap Israel. Menempatkan kami dan teroris Hamas dalam daftar yang sama, itu tidak dapat diterima," ujarnya, dilansir kantor berita AFP.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Israel turut mengecam keras. Mereka menilai masuknya Israel ke daftar kekerasan seksual PBB sebagai hal memalukan dan tidak masuk akal. Kementerian menuduh PBB telah dipolitisasi.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Oren Marmorstein, menyatakan langkah PBB merupakan bukti sifat organisasi yang korup. "Organisasi yang dipolitisasi dan korup yang telah meninggalkan prinsip-prinsip pendiriannya dan secara sistematis menargetkan Israel sebagai misi utamanya," kata Marmorstein.
Dalam sebuah pernyataan, Israel menegaskan tidak akan melakukan kontak dengan kantor Sekretaris Jenderal selama Antonio Guterres masih menjabat.
Menanggapi pernyataan Israel, juru bicara Guterres, Stephane Dujarric, menyatakan pihaknya tetap terbuka. "Dari pihak kami, pintu Sekretaris Jenderal tetap terbuka," kata Stephane.
Diketahui, laporan tahunan Sekretaris Jenderal PBB mengenai kekerasan seksual terkait konflik biasanya disampaikan kepada negara-negara terkait sebelum diterbitkan. Pada Agustus lalu, laporan tersebut telah memperingatkan bahwa Israel dapat dimasukkan ke dalam daftar pihak-pihak yang diduga terlibat atau bertanggung jawab atas kekerasan seksual dalam situasi konflik bersenjata.
Sebelumnya, kelompok militan Hamas juga telah masuk dalam daftar tersebut. Hamas dituduh melakukan kekerasan seksual selama serangan 7 Oktober 2023, bersama dengan dugaan penyiksaan terhadap sandera. PBB mengutip ‘informasi yang kredibel’ mengenai kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh pasukan keamanan Israel. Tuduhan ini terkait dengan perlakuan terhadap warga Palestina di penjara dan pusat penahanan lainnya.
Berdasarkan laporan tersebut, inspektur PBB telah ditolak aksesnya ke fasilitas-fasilitas tersebut. Namun, Duta Besar Danon membantah tudingan penolakan akses. "Kami mengundang perwakilan PBB untuk datang ke Israel guna memeriksa tuduhan-tuduhan konyol tersebut. Mereka memilih untuk tidak datang," tegas Danon.
