AktualBersuara.com, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi pembangunan 4.000 unit hunian sementara (huntara) di Kabupaten Aceh Utara, Aceh. Apresiasi ini diberikan Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, pada Kamis (22/1/2025), untuk membantu warga terdampak bencana. Pembangunan huntara merupakan sinergi Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Danantara.
Menurut Tito, Aceh Utara menjadi salah satu wilayah dengan dampak bencana yang cukup berat. Banyak rumah warga rusak hingga rata dengan tanah, menyebabkan sebagian masyarakat masih bertahan di tenda pengungsian. Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga telah menyiapkan huntara, mendirikan tenda pengungsian, menyediakan makanan, serta menyalurkan bantuan tangki air.
"Sebanyak 4.000 huntara di Aceh Utara, mudah-mudahan ini nanti akan bisa membantu terutama yang tinggal-tinggal di tenda ini, bisa masuk ke dalam hunian sementara," kata Tito dalam keterangan tertulis, Kamis (22/1/2025). Pernyataan ini disampaikannya saat meninjau langsung huntara di Desa Rumoh Rayeuk, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, pada Kamis (22/1).
Tito menegaskan, setelah masa huntara, pemerintah akan menyiapkan hunian tetap (huntap). Huntap ini dikhususkan bagi warga yang rumahnya rusak berat atau hilang akibat bencana. Berdasarkan informasi, huntap akan disiapkan melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), BNPB, serta gotong royong berbagai pihak, termasuk Yayasan Buddha Tzu Chi yang membantu pembangunan 2.603 unit rumah layak huni bersama Menteri PKP Maruarar Sirait.
Sementara itu, Tito juga meminta bantuan kepada bupati setempat. "Nah, di samping itu, saya sudah minta bantuan kepada Pak Bupati, kewajiban daripada pemerintah daerah adalah data," jelasnya.
Tito menjelaskan, rumah rusak ringan akan mendapat bantuan Rp15 juta, rusak sedang Rp30 juta, dan rusak berat Rp60 juta. Adapun dana ini diupayakan dapat segera disalurkan setelah data dinyatakan valid dan diverifikasi oleh BNPB.
Ia juga meminta para keuchik (kepala desa) untuk mendaftarkan warga yang membutuhkan bantuan kepada Kementerian Sosial. Bantuan ini mencakup uang makan Rp15 ribu per orang per hari, bantuan perabotan rumah tangga (mebel) Rp3 juta, serta bantuan pemulihan ekonomi Rp5 juta. "Kuncinya adalah bupati, wali kota yang terdampak mendaftar, buatlah timlah dengan camat, dengan keuchik-keuchik, Dinas Sosial, BPBD-nya. Mendata warga yang memerlukan," paparnya.
Tito menekankan, percepatan penyaluran bantuan sangat bergantung pada keakuratan data. Oleh karena itu, bantuan harus diberikan kepada pihak yang berhak agar tidak menimbulkan persoalan hukum. Ia menyebut, semakin cepat data diserahkan, semakin cepat pula warga terdampak terbantu dan tidak perlu terus tinggal di tenda pengungsian.
"Karena data sangat berharga sekali, bayangkan kalau seandainya 15 juta yang [bantuan untuk rumah rusak] ringan, ditambah 3 juta [bantuan perabotan], ditambah 5 juta [bantuan ekonomi], ditambah lagi uang makan 15 ribu [per] orang per hari. Makin cepat diserahkan [data], mereka akan sangat terbantu," pungkasnya. Pemerintah, kata Tito, akan bekerja keras membantu masyarakat terdampak, termasuk di wilayah Langkahan.
