AktualBersuara.com – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat (Rerie) menyoroti pentingnya peningkatan kesiapsiagaan nasional menghadapi krisis iklim. Hal ini disampaikan Rerie dalam diskusi daring Forum Diskusi Denpasar 12 pada Rabu (21/1/2026), menegaskan bahwa banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem harus diantisipasi sebagai dampak dari krisis iklim. Menurutnya, pengalaman bencana alam harus menjadi pembelajaran penanganan ke depan.
Rerie menjelaskan, saat ini Indonesia tidak lagi berhadapan dengan dampak, melainkan sudah memasuki krisis iklim. Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem ini mendorong agar prediksi BMKG yang dirilis periodik menjadi langkah awal antisipasi dan meminimalisir dampak bencana yang merusak.
"Saat ini, kita bukan lagi berhadapan dengan dampak perubahan iklim, tetapi sudah merupakan krisis iklim. Banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem harus menjadi antisipasi ke depan," ujar Rerie.
Menurutnya, data ancaman bencana dari pakar dan lembaga kompeten sebelumnya sudah dapat diprediksi. Namun, data tersebut belum sepenuhnya menjadi kepedulian masyarakat dan pemangku kepentingan untuk diolah menjadi rencana pencegahan bencana yang tepat. Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR RI, menekankan pentingnya sosialisasi mitigasi bencana, bantuan tanggap darurat, penyelamatan, hingga pemulihan secara konsisten. Ini dilakukan untuk mewujudkan sistem perlindungan bagi setiap warga negara dari ancaman bencana.
Sementara itu, Plt. Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Pangarso Suryotomo, mengungkapkan bahwa pada awal tahun 2026, terjadi 140 bencana alam di Indonesia. Mayoritas bencana tersebut didominasi oleh hidrometeorologi dan terjadi di hampir semua provinsi.
Pangarso mengingatkan pemangku kepentingan untuk mencermati pola perubahan iklim dalam 10 tahun mendatang agar dapat mengambil langkah antisipasi. Berdasarkan data BNPB, pihaknya aktif mengajak partisipasi masyarakat mengenali risiko bencana melalui program Desa Tangguh Bencana.
"Masyarakat di tingkat lokal merupakan kelompok yang terdampak langsung bila terjadi bencana," tegas Pangarso.
Diketahui, saat ini sudah terbentuk 6.150 Desa Tangguh Bencana di 20 provinsi di Indonesia.
Senada, Direktur Meteorologi Penerbangan BMKG, Achadi Subarkah Raharjo, menjelaskan bahwa bencana hidrometeorologi dipicu oleh cuaca ekstrem. Menurutnya, tren bencana hidrometeorologi di tanah air telah menunjukkan peningkatan dalam 16 tahun terakhir.
Kecenderungan serupa diperkirakan akan terjadi pada tahun-tahun mendatang. Achadi berpendapat, potensi bencana di Indonesia sejatinya berpola, sehingga langkah antisipasi seharusnya dapat dilakukan. Faktor pemicu cuaca ekstrem di Indonesia antara lain monsun dan fenomena La Nina.
Di sisi lain, Dosen Geografi Lingkungan Universitas Gadjah Mada, Andung Bayu Sekaranom, berpendapat bahwa cuaca ekstrem merupakan proses meteorologi yang sulit diantisipasi. Oleh karena itu, mitigasinya perlu dilakukan melalui proses hidrologi, yaitu bagaimana manusia mampu mengendalikan aliran air.
Menurut Andung, perubahan iklim tidak hanya menyebabkan siklon yang lebih besar, tetapi juga hujan yang semakin lebat. Ia menjelaskan konsep anticipatory action, sebuah pendekatan pengelolaan bencana dengan tindakan dini sebelum bencana terjadi atau dampaknya memburuk, termasuk persiapan pendanaannya.
Lebih lanjut, Direktur Yayasan Skala Indonesia, Trimalaningrum, menilai cuaca ekstrem menjadi bencana ketika masyarakat tidak memiliki kapasitas untuk menghadapi, merespons, dan pulih. Sistem peringatan dini BMKG dinilai semakin kuat, namun masih menghadapi tantangan dalam pemahaman, distribusi, dan respons masyarakat.
Trimalaningrum juga menekankan informasi cuaca yang disajikan harus mudah dipahami. Ia menyoroti tantangan implementasi upaya kesiapsiagaan BNPB di daerah.
"Saya prihatin bila mendengar anggaran kesiapsiagaan BNPB itu nol. Karena membangun kesiapsiagaan bencana itu penting," tutur Trimalaningrum.
